www.AlvinAdam.com

BErita 24 Kalimantan Tengah

Subcribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Penyuap mantan Dirjen Hubla hanya dituntut 4 tahun

Posted by On 09.10

Penyuap mantan Dirjen Hubla hanya dituntut 4 tahun

UNTUK INFORMASI LEBIH LENGKAP, IKUTI KAMI DI MEDIA SOSIAL

Terdakwa kasus suap proyek kepada Dirjen Hubla Antonius Tonny Budiono, Adiputra Kurniawan (kiri) mengikuti sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (7/12/2017).
Terdakwa kasus suap proyek kepada Dirjen Hubla Antonius Tonny Budiono, Adiputra Kurniawan (kiri) mengikuti sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (7/12/2017).
© Rivan Awal Lingga /Antara Foto

Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi menuntut Komisaris PT Adhiguna Keruktama, Adiputra Kurniawan hukuman 4 tahun penjara dan de nda Rp200 juta subsider 5 bulan penjara. Jaksa juga menolak permohonan Adiputra untuk menjadi pelaku yang bekerja sama atau justice collaborator.

Adiputra merupakan penyuap mantan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Antonius Tonny Budiono sebesar Rp2,3 miliar. Suap diberikan untuk memuluskan sejumlah proyek di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Banten, dan Jawa Tengah.

"Menyatakan Adi Putra Kurniawan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut," kata Jaksa Dian Hami Sena melalui Metrotvnews di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (4/1/2018).

Jaksa menyatakan, Adiputra terbukti melanggar pasal 5 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan KPK di rumah dinas Direktur Jenderal Perhubungan Laut di Mess Perwira, Gunung Sahari, Jakarta Pusat pada Rabu (23/8/2017) malam. KPK menyita uang tunai Rp18,9 miliar yang tersimpan dalam 33 tas dan koper milik Tonny Budiono.

Selain berbentuk tunai, KPK juga menemukan uang dalam bentuk rekening di Bank Mandiri dengan saldo sebesar Rp1,174 miliar. Totalnya menjadi Rp20,74 miliar.

Dalam kasus ini, KPK baru menetapkan Tonny Budiono dan Adiputra Kurniawan sebagai tersangka.

KPK telah memeriksa Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada Selasa (17/10/2017). Penyidik KPK mendalami informasi mengenai tugas dan kewenangan Menteri Perhubungan serta aturan internal terkait larangan penerimaan gratifikasi atau hadiah yang berlaku di Kementerian Perhubungan.

Pada sidang Senin (4/12/2017) lalu, saksi dari Direktorat Perhubungan Laut mengungkapkan modus baru suap Adiputra, yaitu memberikan kartu ATM berisi uang ratusan juta rupiah.

Selama 2015-2016, ia membuat 21 rekening di bank Mandiri cabang Pekalongan dengan identitas palsu, yaitu Yongkie Goldwing dan Joko Prabowo. Kartu ATM-nya itu diberikan kepada orang lain, termasuk anggota LSM, wartawan, preman di proyek lapangan, rekan wanita dan beberapa pejabat di Kementerian Perhubungan.

Antonius kecipratan uang dari Adiputra karena proyek pekerjaan pengerukan alur Pelabuhan Pulang Pisau Kalimantan Tengah tahun 2016 dan pekerjaan pengerukan alur pelayaran Pelabuhan Samarinda Kalimantan Timur tahun 2016.

Selain itu, uang suap juga diberikan karena Antonius telah menyetujui penerbitan surat izin kerja keruk (SIKK) untuk PT Indominco Mandiri, PT Indonesia Power Unit Jasa Pembangkitan (UJP) PLTU Banten.

Adiputra juga memberikan suap karena Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Tanjung Emas Semarang, pengerukannya dilakukan oleh PT Adhiguna Keruktama.

Adiputra menjadi aktor utama dalam penyuapan ini. Jaksa KPK pun menolak permohonan justice collaborator atau pela ku yang bekerja sama dari Adiputra.

"Kami berpendapat bahwa permohonan justice collaborator Adiputra Kurniawan tidak dapat dikabulkan karena tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan," kata Jaksa KPK Moch Takdir Suhan melalui Kompas.com.

Penolakan justice collaborator Adiputra itu berdasarkan penilaian selama persidangan bahwa Adiputra merupakan pelaku utama dalam perkara ini. Sesuai aturan, justice collaborator hanya berlaku bagi mereka yang bukan pelaku utama dalam perkara yang dimaksud.

Justice collaborator termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2011. Justice collaborator merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu, mengakui perbuatannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut, serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan.

Sumber: Google News | Berita 24 Kalteng

Next
« Prev Post
Previous
Next Post »