www.AlvinAdam.com

BErita 24 Kalimantan Tengah

Subcribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Pilkada dan Masa Depan Hutan Kalimantan Tengah

Posted by On 11.02

Pilkada dan Masa Depan Hutan Kalimantan Tengah

Dalam waktu dekat sebuah pesta demokrasi rakyat yaitu Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2018 akan diselenggarakan pada 27 Juni mendatang. Total ada 11 daerah Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah yang akan melaksanakan perhelatan tersebut. Sejumlah nama pasangan calon (paslon) pun sudah berlomba “berhias”, masyarakat juga disibukkan dengan berbagai aktivitas dari jalan sehat hingga berkumpul menuju panggung dangdut yang hadir menyemarakkan pidato para paslon yang ingin mendulang suara rakyat.Namun di sisi lain, hutan sebagai bagian dari alam kehidupan seolah tertinggal dari keramaian dan sihir pesona Pilkada. Padahal, baru-baru ini Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (BPBPK) Kalimantan Tengah mencatat ada 46 kali kebakaran lah an yang terjadi, dengan jumlah luasan lahan yang terbakar mencapai 482 hektare sejak Januari hingga Februari 2018. Tersebar di berbagai titik pada sepuluh daerah yakni, Barito Utara, Barito Selatan, Kapuas, Gunung Mas, Katingan, Palangkaraya, Kobar, Kotim, Seruyan, dan Sukamara.Deforestasi, Menuju Gurun KalimantanHutan bagi orang Kalimantan sejatinya bukan hanya sekumpulan pepohonan. Hutan menjadi rumah bagi ekosistem berharga, langka dan sarat manfaat. Pada konteks yang lain, hutan berfungsi sebagai penjaga suci dari kearifan lokal dan keluhuran budaya asli “oloh itah”, karena di hutan-hutan lah suku-suku pedalaman Dayak hidup lestari dan berdampingan.Hutan Kalimantan juga merupakan salah satu paru-paru terbesar bagi dunia, yaitu sekitar 40,8 juta hektar. Sayangnya, laju deforestasi yang terjadi pada hutan Kalimantan begitu cepat. Baru-baru ini WWF Indonesia bersama dengan WWF Malaysia mempublikasikan laporan berjudul “The Environmental Status of Borneo 2016”. Laporan itu m enyebutkan bahwa Kalimantan dalam keadaan yang sangat bahaya. Karena secara perlahan telah kehilangan ekosistem utamanya. Ekosistem yang sangat penting bagi kehidupan dan perekonomian masyarakat, bukan hanya bagi orang Kalimantan sendiri, bahkan bagi negara tetangga Brunei dan Malaysia. Lebih lanjut menurut laporan itu, dari total sekitar 74 juta hektar hutan pada 2015, sebanyak 55 persennya bukan lagi hutan. Ia sudah berubah menjadi lahan pemukiman, perkebunan, dan tambang. Bahkan WWF memperkirakan Kalimantan akan kehilangan 75 persen hutan pada 2020.Tingginya laju deforestasi hutan di Kalimantan ini ikut menambah catatan kelam Indonesia yang pernah tercatat dalam Guiness Book of The Record sebagai negara yang laju kerusakan hutannya tercepat di dunia. Tentu ini bukan sebuah catatan prestasi yang patut untuk dibanggakan bahkan mungkin tergolong prestasi yang memalukan. Selanjutnya, jika problem hutan terus diabaikan dan deforestasi terjadi semakin cepat, maka tak mustahil suatu saa t Kalimantan akan mengalami proses penggurunan (desertifikasi) hingga akhirnya menjadi Gurun Kalimantan, menemani Gurun Sahara dan gurun-gurun lainnya di Dunia.

Hukum Tebang PilihLambatnya aparat hukum dalam menangani permasalahan hutan serta sanksi hukuman yang ringan menjadi salah satu penyebab berulangnya kasus pembakaran hutan dari tahun ke tahun. Aspek materil dari perkara hukum kebakaran hutan dan lahan juga terbilang masih lemah, kelemahan tersebut umum¬nya terkait hukum acara dan prosedur dalam memproses perkara perdata maupun pidana perusahaan pelaku pembakaran hutan atau lahan. Belum lagi ditambah banyaknya penegak hukum yang hanya mengandalkan bukti materiil, dan tidak siap ketika dihadapkan untuk menjawab konter dari pembela pembakar hutan terutama yang dilakukan oleh perusahaan atau korporasi besar soal pembuktian dampak kerusakan terhadap lingkungan dan kualitas tanah. Ini yang kemudian membuat banyak dakwaan pidana hanya mentok di hukuman penjara dalam hitungan bulanan dan denda ringan di bawah kisaran Rp 10 miliar, dan yang kena pun bukan pemilik perusahaan.Persoalan lainnya yaitu perlakuan dari penegak hukum yang berbeda. Padahal melihat peristiwa hukumnya, pembakaran hutan dan lahan oleh individu maupun korporasi terjadi di lokasi yang sama, tetapi diperlakukan berbeda. Memang, sejumlah analisis mengatakan bahwa pelaku pembakaran hutan juga ada yang dilakukan oleh individu atau petani kecil yang hidup di sekitar hutan (sebagai kearifan lokal). Tapi moral hazard lebih besar ada di otak para pengusaha yang ingin cara cepat dan murah, yang kemudian berujung kepada bencana lingkungan hidup dan merugikan banyak pihak serta alam.Menanti Komitmen Menjaga HutanBerkurangnya luasan dan kualitas hutan di Kalimantan Tengah menjadi ancaman serius bagi berbagai jenis flora - faun a langka, ekosistem, serta kita. Sehingga melalui momentum Pilkada serentak, hutan selayaknya lah mendapat perhatian khusus dan menjadi satu dari kesekian komitmen para Paslon, menjadi janji politik yang tentu harus ditepati kelak ketika diamanahi oleh rakyat.Beberapa komitmen tersebut setidaknya harus menyentuh beberapa hal berikut : Pertama, komitmen untuk menerapkan green business. Yaitu sebuah konsep untuk membangun Ekonomi hijau untuk memastikan pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan berkelanjutan. Bentuk ekonomi hijau ini bisa dalam bentuk ecotourism, pemanfaatan hasil hutan yang berkelanjutan, hingga perkebunan sawit yang bertanggung jawab. Kedua, mewajibkan adanya hutan konservasi dan memulai mengurangi izin perusahaan yang membutuhkan lahan dalam skala besar. Hal ini merujuk pada data Dinas Kehutanan Kalimantan Tengah yang menyebutkan kalangan pengusaha pemilik perusahaan besar swasta (PBS) sektor kehutanan telah menguasai setidaknya 5,1 juta hektar kawasan hutan dari 15,3 juta hektar total luas wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Penguasaan lahan ini jika dikalkulasi, mencapai sepertiga dari total lahan hutan di Kalimantan Tengah. Ketiga, yaitu komitmen untuk menaikkan anggaran (jika kelak terpilih) bagi kegiatan penanggulangan dan penjagaan kawasan hutan dari pembakaran lahan, disertai komitmen pemberian sanksi tegas kepada oknum atau perusahaan korporasi yang menjadi pelanggar.Komitmen dari para paslon yang berlaga di Pilkada dan ikhtiar serius saat amanah memimpin didapat tentulah sangat kita nantikan. Agar hutan yang indah ini tak terus menerus menjerit dan kesakitan. Karena hutan Kalimantan Tengah adalah masa depan Indonesia, masa depan dunia, dan masa depan kita.*Penulis adalah Ketua Umum Himpunan Pelajar Mahasiswa Kalteng (HPMKT) di Yogyakarta, dapat ditemui di Instagram : @asraripuadiSumber: Google News | Berita 24 Kalteng

Next
« Prev Post
Previous
Next Post »